Hukum Hak Asasi Manusia : Kasus Pelanggaran HAM di
Timor-Timur
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Semenjak berakhirnya perang
dingin, ditandai runtuhnya salah satu Negara adikuasa yaitu Uni Soviet, maka
isu global beralih dari komunisme dan pertentangan antara blok barat dan blok
timur, ke masalah baru yaitu masalah Hak Asasi Manusia, masalah lingkungan, dan
masalah liberalism perdagangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas dari gelombang isu Hak
Asasi Manusia yang melanda hamper semua Negara di dunia ini.
Sebenarnya masalah Hak Asasi
Manusia bukanlah masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu Hak Asasi
Manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “Universal Declaration Of Human Right”
pada tanggal 10 Desember 1948.
Patut pula dikemukakan disini
bahwa jauh sebelum lahir Magna Charta di
Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah terlebih dahulu ada suatu
piagam tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan “Piagam Madinnah” pada tahun 622, yang memberikan jaminan
perlindungan Hak Asasi Manusia bagi penduduk Madinnah yang terdiri atas
berbagai suku dan agama.
Berhubung Hak Asasi Manusia
merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut
tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari
Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia
itu tidak bias dikurangi (non derogable
right). Oleh karena itu, yang diperlukan dari Negara dan hukum adalah suatu
pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.
Kita tentunya masih ingat dengan
peristiwa kerusuhan atau pembantaian di provinsi Timor-Timur pada tahun 1999.
Dimana pada waktu itu banyak korban berjatuhan karena rakyat Timor-Timur
memilih untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Eurico Barros Gomes Guterres, itulah
nama lengkapnya. Pria kelahiran Uatulari, Timor Timur, 17 Juli 1971 ini
lebih dikenal dengan nama beken Eurico Guterres. Ia seorang milisi
pro-Indonesia atau anti-kemerdekaan Timor Timur. Namun, ia dituduh terlibat
dalam sejumlah pembantaian di Timor Timur. Selain itu, Guterres merupakan
pemimpin milisi utama pada pembantaian pasca referendum tahun 1999 dan
penghancuran ibu kota Dili.
B.
Identifikasi
Masalah
Berdasarkan penjelasan diatas,
maka penulis akan memberikan beberapa permasalahan dalam pembahasan makalah
ini, yaitu :
1.
Bagaimanakah
kronologis pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur?
2.
Bagaimana
penerapan hukumnya?
3.
Apakah
alasan penangkapan terhadap tersangka Eurico Gutteres?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kronologis
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur
Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor
Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam
hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah
jajahannya tersebut di tahun 1975, Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor
Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik
Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di
samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975
telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Namun pada akhirnya
Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun
1979.
Namun dinamika politik dalam negeri Indonesia
telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden
Soeharto. Pada tanggal 30 Agustus 1999, melalui jajak pendapat, rakyat Timor
Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti
dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia kemudian
diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timor Timur atau
International Force in East Timor (disingkat INTERFET) dalam menjalankan
tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada
tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan
penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.
B.
Integrasi
Timor Timur 1976
Pada
tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur
terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban
dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste
yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk
menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi
ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan
mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik
C.
Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975.
Menurut
suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi
kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan
November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil
(sebagian besarnya wanita dan anak2 karena para suami mereka adalah pendukung
faksi integrasi dengan Indonesia). Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi
kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan
kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari
kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.
Tiga Kuburan Masal sebagai bukti pembantaian
FRETILIN terhadap pendukung integrasi terdapat di Kabupaten Aileu (bagian tengah
Timor Leste), masing-masing terletak di daerah Saboria, Manutane dan
Aisirimoun. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7
Desember 1975, FRETILIN memaksa ribuan rakyat untuk mengungsi ke daerah
pegunungan untuk dijadikan tameng hidup atau perisai hidup (human shields)
untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini
kemudian mati di hutan karena penyakit dan kelaparan. Selain terjadinya korban
penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal
FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga
tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua
cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do
Amaral, Presiden Pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor
Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan)
tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di
hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor
Leste sekarang.
Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN
bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh
kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan
masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali
di sektor Timur pada waktu itu tentang keberakaan suaminya. Hal yang sama juga
dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan terhadap tentara Indonesia tentang
keberadaan komandan Konis Santana dan Mauhudu yang dinyatakan hilang di tangan
tentara Indonesia. Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3
bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun
(1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara
resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB).
Selebihnya tidak diketahui apakah semuanya mati
kelaparan atau mati di tangan tentara Indonesia. Hasil CAVR menyatakan 183.000
mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia (tidak dirinci
bagaimana caranya), namun sejarah akan menentukan kebenaran ini, karena
keluarga yang sanak saudaranya meninggal di hutan tidak bisa tinggal diam dan
kebenaran akan terungkap apakah benar tentara Indonesia yang membunuh sejumlah
jiwa ini ataukah sebaliknya. Situasi aktual di Timor Leste akhir-akhir ini
adalah cerminan ketidak puasan rakyat bahwa rakyat tidak bisa hidup hanya dari
propaganda tapi dari roti dan air. Rakyat tidak bisa hidup dari “makan batu”
sebagaimana dipropagandakan FRETILIN selama kampanye Jajak Pendapat tahun 1999
“Lebih baik makan batu tapi merdeka, dari pada makan nasi tapi dengan todongan
senjata”. Kenyataan membuktikan bahwa “batu tidak bisa dimakan”, dan rakyat
perlu makanan yang layak dimakan manusia.
D.
Insiden Santa Cruz 1992
Benedict Anderson dalam Nasionalisme, Asia
Tenggara, dan Dunia (2002) mengatakan, lubang hitam dalam sejarah Indonesia di
pulau kecil sebelah utara lepas pantai Australia itu cenderung ditutup-tutupi,
termasuk jumlah penduduk Timor Timur yang tewas akibat kelaparan, wabah, dan
pertempuran 1977-1979. Padahal, menurut Peter Carey (1995), jumlahnya melebihi
angka kematian penduduk Kamboja di bawah Pol Pot.Fakta sejarah ini amat jarang
diberitakan media Indonesia. Kalaupun ada, media yang memberitakan niscaya akan
menemui ajal. Majalah Jakarta-Jakarta, sebagai salah satu media populer,
misalnya, menjadi korban pemberitaan tentang Timor Timur tahun 1992.
Namun, meski media dimatikan, cerita yang
berkisah tentang Insiden Dili, 12 November 1991, masih terbaca sebagai cerpen.
Pelajaran Sejarah (Seno Gumira Ajidarma, Saksi Mata, Penerbit Bentang, 1994)
yang menjadi fiksi dari peristiwa Santa Cruz itu ditulis oleh wartawan dari
media yang terkena “pembredelan” pemerintah saat itu. Bagi sang wartawan,
cerpen atau fiksi merupakan cara lain untuk menyajikan berita atau fakta
sejarah yang sengaja disembunyikan, bahkan dihilangkan. Maka, sejarah bukan
sekadar catatan penyebab kejadian pada masa lalu, tetapi juga demi menyiapkan
akibat selanjutnya pada masa kini.
Insiden Santa Cruz (juga dikenal sebagai
Pembantaian Santa Cruz) adalah penembakan pemrotes Timor Timur di kuburan Santa
Cruz di ibu kota Dili pada 12 November 1991. Para pemrotes, kebanyakan
mahasiswa, mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintahan Indonesia pada
penguburan rekan mereka, Sebastião Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan
Indonesia sebulan sebelumnya. Para mahasiswa telah mengantisipasi kedatangan
delegasi parlemen dari Portugal, yang masih diakui oleh PBB secara legal
sebagai penguasa administrasi Timor Timur. Rencana ini dibatalkan setelah
Jakarta keberatan karena hadirnya Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu.
Joleffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan
kemerdekaan Fretilin.
Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa
menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan
gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Pada saat prosesi tersebut memasuki
kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi
di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang
meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar
ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia.
Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis
Amerika Serikat; Amy Goodman dan Allan Nairn; dan terekam dalam pita video oleh
Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk Yorkshire Television di Britania
Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke
Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita Belanda untuk menghindari
penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah
diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan penggeledahan bugil terhadap
para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video tersebut digunakan
dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre
of East Timor, ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992.
Tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh
dunia, hingga sangat mempermalukan permerintahan Indonesia. Di Portugal dan
Australia, yang keduanya memiliki komunitas Timor Timur yang cukup besar,
terjadi protes keras. Banyak rakyat Portugal yang menyesali keputusan
pemerintah mereka yang praktis telah meninggalkan bekas koloni mereka pada
1975. Mereka terharu oleh siaran yang melukiskan orang-orang yang berseru-seru
dan berdoa dalam bahasa Portugis. Demikian pula, banyak orang Australia yang
merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang
menindas di Indonesia, dan apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan bagi
bangsa Timor Timur yang pernah berjuang bersama pasukan Australia melawan
Jepang pada Perang Dunia II.
Meskipun hal ini menyebabkan pemerintah Portugal
meningkatkan kampanye diplomatik mereka, bagi pemerintah Australia, pembunuhan
ini, dalam kata-kata menteri luar negeri Gareth Evans, merupakan ‘suatu
penyimpangan’. Pembantaian ini (yang secara halus disebut Insiden Dili oleh
pemerintah Indonesia) disamakan dengan Pembantaian Sharpeville di Afrika
Selatan pada 1960, yang menyebabkan penembakan mati sejumlah demonstran yang
tidak bersenjata, dan yang menyebabkan rezim apartheid mendapatkan kutukan
internasional.
E.
Jajak Pendapat 1999
Munculnya
tekanan-tekanan dari masyarakat internasional menanggapi kasus-kasus yang
terjadi di timor timur itu memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna
mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan ini juga mendorong
Pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat internasional.
Akhirnya, pada Juni 1998, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan
status khusus berupa otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu
disampaikan kepada Sekjen PBB. Sebagai tindak lanjutnya, PBB pun mengadakan
pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan
ini, masih terjadi kerusuhan antara pihak pro kemerdekaan dan pro integrasi di
Timor Timur. Kerusuhan ini semakin manambah kecaman dari masyarakat
internasional, khusunya dari negara-negara Barat, yang merupakan sasaran
utama speech act dalam usaha sekuritisasi kasus Timor Timur.
Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta
kecaman yang semakin keras dari dunia internasional, Indonesia memutuskan untuk
melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur dilakukan secara langsung.
Menanggapi keputusan Indonesia tersebut, pihak-pihak yang berada dalam
pembicaraan segitiga di atas menyepakati Persetujuan New York yang mencakup
masalah teknis dan substansi jajak pendapat. Jajak pendapat pun berakhir dengan
kemenangan di pihak pro kemerdekaan Timor Timur. Dengan kemenangannya ini,
Timor Timur meraih kedaulatan sebagai sebuah negara.Kedaulatan negara merupakan
satu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timor Timur. berbagai pelanggaran
HAM yang dilakukan oleh Indonesia, yang dibuktikan oleh Peristiwa Santa Cruz
menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali
kedaulatan Timor Timur.
Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih
kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu
sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timor Timur.
Berbagaispeech act telah dilakukan oleh securitizing actor
untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritisasi ini mencapai
keberhasilannya tidak hanya saat Timor Timur merdeka dari Indonesia, namun juga
saat sejumlah negara mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur.
Pada HUT ke-10 The Habibie Center, mantan
Presiden BJ Habibie menyatakan Timor Leste tidak pernah masuk Proklamasi RI.
Alasannya, karena yang diproklamasikan adalah Hindia Belanda (Kompas,
9/11/2009). Pernyataan ini patut pula kita salami karena terkait masa
lalu Indonesia yang secara historis banyak menyimpan anakronisme yang
menyamarkan beragam fakta. Timor Leste adalah contoh. Semula negeri itu
dianggap berintegrasi ke NKRI sebagai Timor Timur. Ternyata bekas koloni
Portugis itu dianeksasi melalui semacam invasi militer tahun 1975.
Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah
berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto.
Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada
Timor Timur. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan
menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei
1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani
Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak
pendapat di Timor-Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap
menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka.
Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan
Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi
seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat
internasional, dilihat sebagai pendekatan baru.
Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan
yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi
referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.Beberapa pihak
meyakini bahwa keputusan radikal itu merupakan akibat dari surat yang dikirim
Perdana Menteri Australia John Howard pada bulan Desember 1998 kepada Habibie
yang menyebabkan Habibie meninggalkan opsi otonomi luas dan memberi jalan bagi
referendum. Akan tetapi, pihak Australia menegaskan bahwa surat tersebut hanya
berisi dorongan agar Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri (right
of self-determination) bagi masyarakat Timor Timur. Namun, Australia
menyarankan bahwa hal tersebut dijalankan sebagaimana yang dilakukan di
Kaledonia Baru dimana referendum baru dijalankan setelah dilaksanakannya
otonomi luas selama beberapa tahun lamanya. Karena itu, keputusan berpindah
dari opsi otonomi luas ke referendum merupakan keputusan pemerintahan Habibie
sendiri.
Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah
referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya
semakin tergerus karena beberapa hal. Pertama, Habibie dianggap tidak mempunyai
hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor Timur karena ia
dianggap sebagai presiden transisional. Kedua, kebijakan Habibie dalam isu
Timor Timur merusakan hubungan saling ketergantungan antara dirinya dan
Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu. Di hari-hari jatuhnya Suharto
dari kursi kepresidenannya, Jenderal Wiranto dilaporkan bersedia mendukung
Habibie dengan syarat Habibie mengamankan posisinya sebagai Panglima TNI.
Sementara itu, Habibie meminta Wiranto mendukung pencalonan Akbar Tanjung sebagai
Ketua Golkar pada bulan Juli 1998. Hal ini cukup sulit bagi Wiranto karena
calon lain dalam Kongres Partai Golkar adalah Edi Sudrajat yang didukung oleh
Try Sutrisno, kesemuanya adalah mantan senior Jenderal Wiranto. Namun Wiranto
tidak memiliki pilihan lain dan menginstruksikan semua pimpinan TNI di daerah
untuk mendorong semua ketua Golkar di daerah untuk memilih Akbar Tanjung.
Habibie kehilangan legitimasi baik dimata
masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai
gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah
presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro
integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah
referendum.
Di mata publik domestik, Habibie juga harus
menghadapi menguatnya sentimen nasionalis, terutama ketika akhirnya pasukan
penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Sebagai
akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan
September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan
territorial kembali menguat. Padahal sebelumnya peran politik TNI menjadi
sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada
bulan Mei 1998.
Tanggal 30 Agustus merupakan tanggal yang sangat
sakral dalam dinamika perpolitikan Negara yang seumur jagung ini. Pada hari itu
diadakan jajak pendapat di Timor Leste (pada saat itu masih bernama Timor
Timur). Jajak pendapat inilah yang nantinya berujung pada kemerdekaan (bekas)
provinsiTimor Timur ini. Pada akhirnya, hasil jajak pendapat tersebutlah yang
dapat menjawab nasib rakyat Timor Leste selanjutnya. Sebagian besar rakyat
Timor Timur lebih memilih untuk merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan
umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur
pro-integrasi.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa
pada akhirnya, pasukan Australia lah yang menjadi pahlawan dalam kasus ini.
Australia telah memperhitungkan semua ini secara cermat dan tepat. Australia
memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap
krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Pasukan penjaga perdamaian yang
dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Jakarta menyetujui keterlibatan
angkatan internasional pemilihara keamanan di kawasan ini. Australia diminta
oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini. Kekuatan
internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat
INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk
mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20
Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan
Timor Timur dengan Indonesia.
Sejak awal 2000, kedua pemerintahan pemerintahan
mencari pemecahan masa lalu, yang terjadi menjelang, selama, dan segera setelah
jajak pendapat. Pertama melalui pendekatan hukum dan cara kedua melalui
pendekatan kebenaran dan persahabatan yang tidak berujung pada peradilan. Kedua
pemerintahan sepakat untuk menempuh yang kedua melalui Komisi Kebenaran dan
Persahabatan. Juga harus diketahui, adalah presiden, waktu itu Menteri Luar
Negeri Horta dan Xanana, yang menganjurkan kepada pemerintah Indonesia memilih
kata persahabatan karena rekonsiliasi sesungguhnya telah terjadi.
B. Penerapan
Hukum
Dalam
kasus pembantaian yang terjadi di kota Dili,melibatkan 3 kelompok yang pro
integrasi. Kelompok-kelompok tersebut antara lain, kelompok Aitarak, Pasukan
Pejuang Integrasi, dan Pasukan TNI. Latar belakang dari pembantaian tersebut,
adalah kerena ketidak setujuan terhadap kelompok yang pro atau yang
menginginkan Timor-Timur lepas dari negara Indonesia, sehingga menjadi negara
yang merdeka.
Eurico Guterres dalam kedudukannya selaku atasan
atau wakil panglima kelompok Pasukan Pejuang Integrasi dan atau atasan/komandan
dari kelompok Aitarak dimana Terdakwa sebagai atasan bertanggung jawab secara
pidana terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh
bawahannya yang berada di bawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif.
Spesifikasi dari kesalahan Eurico adalah bahwa
ia tidak melakukan pencegahan ketika salah seorang anggota kelompok itu
berpidato dalam sebuah apel akbar peresmian PAM swakarsa, yang isinya:
- Semua Pimpinan CNRT harus dihabiskan ;
- Bunuh para Pemimpin CNRT ;
- Orang-orang Pro Kemerdekaan harus dibunuh ;
- Bunuh Manuel Viegas Carrascalao ;
- Keluarga Carrascalao harus dibunuh ;
- Bunuh Leandro Isaac, David Dias Ximenes, Manuel Ciegas
Carrascalao ;
- Bunuh keluarga Manuel Viegas
Carrascalao ;
Sehingga akibat tidak adanya pencegahan dari
Eurico sebagai atasannya. Apa yang mereka katakan dengan segera mereka lakukan,
sehingga setelah apel mereka mendatangi dan menyerang rumah Manuel Viegas
Carrascalao yang saat itu sedang dihuni oleh 136 (seratus tiga puluh enam)
orang pengungsi dan rumah saksi Leandro Issac. Selanjutnya massa tersebut
melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berada di rumah
Manuel Viegas Carrascalao dengan menggunakan beberapa jenis senjata yang telah
merka bawa. Akibat serangan tersebut beberapa warga yang ada di rumah Manuel
Viegas Carrascalao, yaitu :
1. Raul Dos Santos Cancela ;
2. Alfonso Ribeiro ;
3. Mario Manuel Carrascalao (Minelito) ;
4. Rafael da Silva ;
5. Alberto Dos Santos ;
6. Joao Dos Santos ;
7. Antonio Do Soares ;
8. Crisanto Dos Santos ;
9. Cesar Dos Santos ;
10. Agustino B.X. Lay ;
11. Eduardo De Jesus ;
12. Januario Pereira ;
Semuanya meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini
Eurico diancam pidana berdasarkan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 42
ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
C. Alasan
penangkapan tersangka Eurico Gutteres
Ingat milisi Timor Timur, ingat Eurico
Guterres. Jabatannya waktu itu, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI),
telah membuat namanya melambung. Ia dielu-elukan sebagai pahlawan. Itu dulu.
Kini, ia menjadi tahanan Mabes Polri, karena dituduh melanggar pasal 160 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): menghasut orang lain untuk melawan petugas.
Eurico ditangkap Rabu (4/10) di kamar 515 Hotel Ibis, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Penangkapan Guterres, menurut polisi, dilakukan berdasarkan laporan polisi
yang dibuat Polres Atambua, Nusa Tenggara Timur. "Penangkapannya berkaitan
dengan pernyataan yang bersangkutan pada saat di Atambua. Ia menghasut warga
pengungsi Tim-Tim untuk menarik kembali senjata yang sudah dalam penguasaan
kepolisian. Ini yang menjadi dasar pemeriksaan dan penahanan Guterres,"
kata Kadispen Mabes Polri, Brigjen Pol. Saleh Saaf seperti dikutip Kompas.
Sebenarnya, Presiden Abdurrahman Wahid sendiri, dalam perjalanan lawatannya
ke sejumlah negara, pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jika melanggar
undang-undang, Guterres harus ditangkap. "Jika diperlukan, orang seperti
Eurico Guterres, kalau memang dia diketahui melanggar undang-undang harus
ditangkap," kata Presiden seperti dikutip koran di atas. Sebelumnya,
Kepala Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (Untaet), Sergio Vieira de
Mello, juga pernah meminta agar Pemerintah Indonesia segera menangkap Guterres
dan komandan milisi pro-integrasi lainnya. Alasannya, Eurico dan kawan-kawan
merupakan salah satu kendala penyelesaian masalah pengungsi Timor Timur di
Atambua.
Alasan
penangkapan karena adanya bukti permulaan yang cukup, menyusul diterimanya
laporan polisi LP.603/IX/2000/Res Belu, 25 September 2000 serta SPDP dari
Kapolres Belu kepada Kejari Atambua 29 September 2000. Selain itu adanya
keterangan saksi yang menerangkan keterlibatan pemohon dalam peristiwa
perampasan senjata api di Mapolres Belu.
Sementera itu alasan penahanan terhadap tersangka/ pemohon dilakukan berdasarkan adanya kekhawatiran pemohon atau tersangka melarikan diri , merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
Sementera itu alasan penahanan terhadap tersangka/ pemohon dilakukan berdasarkan adanya kekhawatiran pemohon atau tersangka melarikan diri , merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
Penangkapan
terhadap pemohon, kata Suyitno, dilakukan berdasarkan surat perintah
penangkapan nomor Pol SPP/88/X/2000/Korserse, 4 Oktober 2000 yang terlebih
dahulu telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada pemohon saat
penangkapan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1)
Pelanggaran
Ham berat yang dilakukan oleh kelompok Aitarak dan kelompok Pasukan Pejuang
Integrasi terjadi pada tanggal 17 April 1999 di rumah Viegas Carascalao di Kota
Dili. Dalam kasus ini, menimbulkan korban jiwa sebanyak 12 (dua belas) orang
dan rumah Viegas Carascalao mengalami kerusakan .
2)
Eurico
Gutteres didakwa dengan diancam pidana berdasarkan Pasal 7 huruf b jis pasal 9
huruf a pasal 42 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun
2000.
3)
Penangkapannya berkaitan dengan pernyataan
yang bersangkutan pada saat di Atambua. Ia menghasut warga pengungsi Tim-Tim
untuk menarik kembali senjata yang sudah dalam penguasaan kepolisian.
B. Saran
1) Bahwa keinginan untuk membebaskan diri menjadi Negara yang merdeka
merupakan suatu hak apabila sudah diadakan suatu referendum sehingga
pembantaian tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena apabila tidak setuju
harus diselesaikan secara musyawarah.
2) Setuju bahwa penerapan hukum yang didakwakan kepada Euric Gutteres sudah
tepat karena dia sebagai Wakil Panglima dari kedua kelompok tersebut yang harus
bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya.
3) Bahwa penarikan senjata
tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena merupakan tindak pidana baru.
DAFTAR PUSTAKA
Ø Undang-Undang
No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia
Ø Abdullah,
Rozali HM. Perkembangan HAM dan
Keberadaan HAM di Indonesia. 2004. Bogor : PT. Ghalia Indonesia.
Ø Majda El Muhtaj, Dimensi
– Dimensi HAM, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.
Ø Masyhur Effendi, Perkembangan
Dimensi Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 65
Ø Ibid, hlm. 67
Ø de Rover, To Serve
& To Protect, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 340
Ø Ibid, hlm. 342
Ø Romli Atmasasmita, Pengantar
Hukum Pidana Internasional, Hecca Press, Jakarta, 2004, hlm. 121


Tidak ada komentar:
Posting Komentar