KAJIAN
TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU
DARI
SOSIOLOGI HUKUM
Disusun
Oleh :
JERBEAM ROBBYE AMOKWAME
NIM. 10511028
Dosen Pengammpu : Drs. Yusuf, SH, M.Pd
Disusun Dalam
Rangka Memenuhi Tugas
Mata Kuliah
Penulisan Karya Ilmiah
FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
SLAMET RIYADI
SURAKARTA
2013
KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU
DARI SOSIOLOGI HUKUM
I.
PENDAHULUAN
Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar
bagi seluruh manusia. Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi yang
memiliki sifat tidak dapat di tawar lagi (non derogable rights). Artinya, hak
ini mutlak harus di miliki setiap orang, karena tanpa adanya hak hidup, maka
tidak ada lagi hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang
memiliki hak untuk hidup dan tidak ada lagi orang lain yang berhak untuk
mengambil hak hidup orang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian
seperti untuk tujuan penegakan hukum, sebagaimana yang di atur dalam Article
Eropean Convention On Human Rights yang menyatakan: Protection the right of
every person to their life. The article contains exceptions for the cases of
lawful executions, and deaths as result of the use of force which is no more
than absolutely necessary in defending ones self or others, arresting a suspect
or fugitive, and supressing riots or insurections.
Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup
pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lainnya tanpa ada alas hak
yang mendasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh
penghilangan hak hidup tanpa alas hak adalah pembunuhan melalui aksi teror. Aksi teror jelas melecehkan nilai
kemanusian, martabat, dan norma agama. Teror juga telah menunjukkan gerakannya
sebagai tragedi hak asasi manusia.
Terorisme
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah
satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah
merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya
terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat
sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan
sehingga hak asasi dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut
sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar
1945 yaitu, Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Indonesia sebagai
negara hukum (rechtstaat) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan
martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari
tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya
dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di
dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan
pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No.
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembuatan
Undang-undang ini agar membuat pelaku teror ini menjadi jera dan mendapatkan
hukuman sesuai perbuatan yang dilakukannya tentunya sesuai dengan undang-undang
dan peraturan yang berlaku. Agama Islam jelas mengajarkan moderasi. Dalam Islam
juga diajarkan, “Tuhan menginginkan kemudahan bagi manusia, bukan kesulitan,
mengajarkan rahmat dan salam, bukan teror dan perang. Maka dari itu Islam
sangat mendukung tindakan pemerintah Negara Republik Indonesia yang
menginstruksikan kepada Polri dan TNI untuk meningkatkan keseriusan dalam upaya
menumpas para teroris tersebut.
II. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian yang
telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka dapat diambil rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Mengapa
kasus hukum berkenaan teroris dapat muncul di Indonesia ?
2. Bagaimana
kasus hukum berkenaan dengan teroris dilihat dari aspek sosiologi hukum ?
3. Untuk
mengetahui upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kasus hukum
teroris di Indonesia ?
III. PEMBAHASAN
Sosiologi hukum
yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan
yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal
balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Kemudian menurut Satjipto
Raharjo, Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola prilaku
masyarakat dalam konteks sosialnya. Bahkan R. Otje Salman mengemukakan bahwa
sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
dengan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.8 Berdasarkan
pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa segala aktivitas sosial manusia
yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum.
Untuk memahami
bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum
dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang , yaitu : 1) Fungsi hukum
sebagai sosial kontrol didalam masyarakat; 2) Fungsi hukum sebagai alat untuk
mengubah masyarakat; 3) Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, 4) Fungsi
hukum sebagai instrumen politik; 5) Fungsi hukum sebagai alat integrasi.
Fungsi hukum
sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis dari kehidupan sosial masyarakat
atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta
akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan
ganti rugi. Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk
menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang
dari hukum dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak
baik, seperti halnya pada kasus hukum teroris.
Terorisme adalah
strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara kekerasan atau
ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah, penguasa dan rakyat dengan
menimbulkan rasa takut. Strategi ini digunakan oleh kelompok yang hanya
memperoleh dukungan cara ini. Berbagai tujuan terorisme yaitu menarik perhatian
dunia, mengacaukan stabilitas pemerintahan, mendukung revolusi, dan balas
dendam. Menurut Muladi,
terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang membutuhkan
pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extraordinary
Measure)karena berbagai hal:
a. Terorisme
merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (the greatest danger)
terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (the
right to life) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
b. Target
terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan
orang-orang tidak bersalah.
c. Kemungkinan
digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi
modern.
d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif
antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
e. Kemungkinan
kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi
baikyang bersifat nasional maupun transnasional.
f. Dapat
membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Terorisme sebagai
kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak
lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim
termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli
Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi
yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang
berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang
bersifat lintas batas teritorial.11 Kejahatan terorisme menggunakan salah satu
bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan
perdamaian dunia.
Berikut adalah
beberapa kejadian terorisme yang telah terjadi di Indonesia dan instansi
Indonesia di luar negeri yaitu sebagai berikut :
1. Tahun
1981, Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981. Sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari
Palembang ke Medan pada Penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla berangkat dari
Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan
dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut
dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata
senapan mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad; 1 kru
pesawat tewas; 1 tentara komando tewas; 3 teroris tewas.
2. Tahun
1985, Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah
peristiwa terorisme bermotif “jihad” kedua yang menimpa Indonesia.
3. Tahun
2000, Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang
diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang
tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T
Caday.
4. Tahun
2000, Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks
Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
5. Bom
Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2
Gedung Bursa Efek Jakarta. 10
orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak
ringan.
6. Bom
malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di
beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya
serta mengakibatkan 37 mobil rusak.
7. Tahun
2001, Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang,
Jakarta Timur, 5 orang tewas.
8. Bom
Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza
Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.
9. Bom
restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca,
langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom
lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.
10. Bom sekolah Australia, Jakarta, 6
November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School
(AIS), Pejaten, Jakarta.
11. Tahun
2002, Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah
makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka.
Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak
ada korban jiwa.
12. Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga
ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia
tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi
Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban
jiwa.
13. Bom
restoran McDonald’s, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus
wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar. 3 orang tewas dan 11
luka-luka.
14. Tahun
2003, Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak
di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
15. Bom
Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii area publik di
terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2
orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
16. Bom
JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott.
Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
17. Tahun
2004, Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang. (BBC).
18. Bom
Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan
Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga
mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89,
Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004)
19. Ledakan
bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.
20. Tahun
2005, Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005
21. Bom
Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas.
22. Bom
Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan
Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di
Pamulang Barat. Tidak
ada korban jiwa.
23. Bom
Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang
tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA’s Bar dan
Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.
24. Bom
Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi
Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.
25. Tahun
2009, Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW
Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar
pukul 07.50 WIB.
26. Tahun
2010, Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010
27. Perampokan
bank CIMB Niaga September 2010
Terorisme adalah
musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan
musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama
bangsa Indonesia, yakni :
1. Demokrasi
dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan
reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan
lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab
memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme
adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi.
Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang
mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.
Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary crime) yang
membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extra
Ordinary Measure).
Sehubungan dengan
hal tersebut Muladi mengemukakan :” Setiap usaha untuk mengatasi terorisme,
sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung
elemen”Etno Socio or Religios Identity”, dalam mengatasinya mau tidak mau harus
mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat
majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan
demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas
negara (transborder terorism identity). Sejalan dengan itu Romly Atmasasmita
mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan
yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan
sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia
yang bersifat multietnik dan multi agama, terdiri dari ratusan suku pulau dan
terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) merupakan sasaran yang sangat
srategis kegiatan terorisme. Dalam menghadapi terorisme di Indonesia Romly
Atmasasmita mengemukakan: ”dengan mempertimbangkan latar belakang filosofis,
sosiologis dan yuridis diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang
memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai
sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum bekerjanya sistem
peradilan pidana di mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di
sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan
nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia baik
pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan sekaligus juga dapat
mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat
internasional”.
Pemberantasan
tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah
antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan
bersifat jangka panjang karena:” Pertama, masyarakat Indonesia adalah
masyarakat multi etnik dengan beragam agama resmi yang diakui pemerintah dan
mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta
ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik
masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban
memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang
merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Ketiga,
konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan
berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat
dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat
internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang
dilakukan oleh orang asing”. Dari ketiga alasan tersebut merupakan penyebab
utama munculnya kasus hukum teroris di Indonesia. 15 Usaha pemberantasan tindak
pidana terorisme dengan ketiga tujuan tersebut di atas menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan
memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen
yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan
keamanan dunia.
Didalam setiap
masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial (social forces ) yang dapat
berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dimaksud dapat
bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat.16 Bagi hukum, Kasus teroris ini
sangat penting untuk diperhatikan, karena kasus ini menggunakan kekuatan sosial
yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kekuatan sosial yang mendukung aksi
terorisme ini yaitu kekuatan uang dan kekuatan teknologi baru. Kedua kekuatan
ini saling berpengaruh satu sama lain. Dengan kekuatan uang, dapat mendukung
kekuatan teknologi, demikian pula sebaliknya.
Pemberantasan
tindak pidana terorisme di Indonesia bukan merupakan masalah hukum dan
penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya,
ekonomi dan juga keterkaitannya dengan pertahanan negara terdapat banyak cara atau
upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara untuk melakukan
pemberantasan terorisme dan penaggulangan terhadap kejahatan lainnya. Namun
usaha tersebut tidak dapat menghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada,
mungkin hanya dapat mengurangi kuantitasnya.
Salah satu cara
menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (Penal Policy).
Menurut Marc Ancel, Penal Policy didefinisikan sebagai”suatu ilmu sekaligus
seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan
hukum positif dirumuskan secara lebih baik” yang dimaksud dengan peraturan
hukum positif adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian
istilah ”penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan
atau politik hukum pidana.
Menurut Sudarto
kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana Mengusahakan atau merumuskan
suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Pemberantasan tindak
pidana terorisme dari segi pengaturan hukum internasional terdapat tiga
konvensi pokok yang berkaitan dengan terorisme, yaitu:
1. International
Convention and Suppression of Terorism 1937 (Konvensi tentang Penegakan dan
Pemberantasan Terorisme);
2. International
Convention For the Suppression of Terrorist Bombing 1997 (Konvensi
Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5
April 2006;
3. International
Convention For the Suppression of Financing of Terorism 1999 (Konvensi
International Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) disahkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2006 Tanggal
5 April 2006.
Indonesia pada
saat ini sudah memiliki peraturan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme
sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat
undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai
peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat
ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan
dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pembentukan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,
merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di
landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat
Indonesia adalah masyarakat multi etnik dan mendiami ratusan ribu pulau yang
tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan dengan
negara lain dan oleh karenanya seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban
memelihara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya segala bentuk kegiatan
tindak pidana terorisme, disamping itu konflik yang sering terjadi di berbagai
daerah di Indonesia berakibat sangat merugikan kehidupan bangsa Indonesia yang
menyebabkan kemunduran peradaban yang pada akhirnya akan dapat menjadi tempat
subur berkembangnya terorisme baik yang dilakukan orang Indonesia sendiri
maupun orang asing. Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47
(empat puluh tujuh) pasal yang antara lain mengatur masalah ketentuan umum,
lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang
berkaitan dengan terorisme di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi serta kerjasama internasional. Ditinjau dari optik yuridis,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai kekhususan meliputi :
1. Sebagai
ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan
dengan pemberantasan tindak pidana terorisme juga bersifat ketentuan khusus
yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat
ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Adanya
perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut”safe
guarding rules”
3. Adanya
pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana
politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang
bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral
dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
4. Ketentuan
undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti
teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sun
shine principle) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle).
5. Adanya
kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana
terorisme;
6. Dikenal,
diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk
memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Adapun jumlah minimum
khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah : Minimum khusus terhadap
pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat)
tahun. – Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh)
tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana seumur hidup.
Maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik
pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
IV. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Penyebab utama
munculnya kasus hukum teroris di Indonesia yakni : Pertama, masyarakat
Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam agama resmi yang diakui
pemerintah dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah
nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan
karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia
berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk
kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.
Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan
berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat
dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat
internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang
dilakukan oleh orang asing.
Di tinjau dari
aspek sosiologi bahwa didalam setiap masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial
(social forces ) yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.
Tujuan dimaksud dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat. Bagi hukum,
Kasus teroris ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kasus ini
menggunakan kekuatan sosial yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Kekuatan sosial yang mendukung aksi terorisme ini yaitu kekuatan uang dan
kekuatan teknologi baru. Kedua kekuatan ini saling berpengaruh satu sama lain.
Dengan kekuatan uang, dapat mendukung kekuatan teknologi, demikian pula
sebaliknya.
Salah satu cara
menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (Penal Policy).
Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana Mengusahakan
atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang,
diantaranya dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat
undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai
peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat
ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pembentukan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat
proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang.
B. SARAN
1. Peran
serta masyarakat hendaknya dimasukkan di dalam Rencana PerubahanUndang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003, hal ini mengingat sulitnya upaya mendeteksi kejahatan
terorisme dan di dalam kenyataannya pihak Kepolisian memasang gambar-gambar
atau foto tokoh-tokoh teroris yang dicari dengan meminta bantuan masyarakat.
2. Kerjasama
Internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
terorisme, yang dilakukan pemerintah dengan negara lain baik di bidang
intelijen, kerjasama teknis maupun aparat kepolisian yang berkaitan dengan
tindak pidana terorisme, hendaknya dijelaskan dan diatur dengan terbuka
sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menimbulkan rasa curiga adanya
campur tangan pihak asing terhadap aparat hukum Negara Indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA
Ali, Zainudin .
Sosiologi hukum. Jakarta
: Sinar Grafika, 2009.
Ali,Zainudin .
Sosiologi Hukum. Jakarta
: Sinar grafika, 2005.
Atmasasmita ,
Romli. Pengantar Hukum Pidana
Internasional. Bandung : PT Rafika Aditama, 2000.
Atmasasmita , Romly. Kasus Terorisme Di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana
Khusus. Jakarta: 28 Juni 2004.
Eropen convention
on Humanright, http//en.wikipedia.org/Eropean Convention on Human RightFiles (
26 Desember 2006 )
Muladi. Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana
Khusus (Extra Ordinary Crime), Materi Seminar di Hotel Ambara. Jakarta, 28 Juni
2004.
Muladi. Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak
Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus.
Jakarta: 28 Januari 2004.
Mulyadi, Lilik.
Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron
alias Alik. Jakarta : Penerbit
Jambatan, 2007.
Republik Indonesia,
Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea ke-4.
Republik Indonesia, Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme UU No 1 Tahun 2002, Paragraf dua. (a).
Republik Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme. Penjelasan Umum Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun
2002.
Salman, R. Otje . Sosiologi hukum : Suatu
Pengantar. Bandung : Armico, 1992.
Soeharto. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan
Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme. Bandung : PT. Refika Media Aditama, 2007.
Sriyanto dan Desiree Zuraida. Modul Instrumen HAM
Nasional “Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan serta hak
mengembangkan diri. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, direktur Jenderal
Perlindungan HAM, 2001.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni,
1981.
Sumantri, Suryadi. Teroris di Indonesia dan
instansi Indonesia di luar negeri. Jakarta : Kompas, ( 08 Oktober 2005 ).
Sunardi, Abdul
Wahid dan Mohammad Imam Sidik, Kejahatan terorisme perspektif Agama, HAM dan
Hukum . Bandung : PT Refika Aditama,
2004.