Jumat, 14 Maret 2014

AMP GELAR AKSI MENUNTUT HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA Labels: Aksi, AMP, Papua Merdeka, PERNYATAAN SIKAP

Perss Release Komite Kota AliansiMahasiswa Papua ( AMP) Yogyakarta,13 Maret 2014
DSC_0242
HakMenentukanNasibSendiriSolusiDemokratisBagi Rakyat Papua
Wilayah dan Bangsa Papua Barat dianeksasikan oleh Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manipulatif, cacat hukum dan tak bermoral. PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlaibat Pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua. Perudingan status wilayah dan politik Papua mulai dari konferensi Malino pada tanggal 16-24 Juli 1946, KMB di Den hag Belanda hingga Perjajian New York 15 Agustus 1962 tidak perna melibatkan Orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir Soekarno  kumandangkan TRIKORA setelah 18 hari Papua Mendeklarasikan Kemerdekaan untuk membubarkan Negara Papua Barat yang baru berumur 18 hari itu. 
1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan administrasi walayah Papua kepada pemerintah indoensia untuk mempersipakan pelaksanaan PEPERS sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962.Dengan adanya penyerahana dministrasi wilaya Papua kepada pemerintah Indonesia, pemerintah ndonesia    mengirim militer dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dariJawa ke Papua dalam upaya pengkondisian hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto.  Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.
Kehadiran Indonesia  tidak serta merta diterima oleh prokemerdekaan negara Papau Barat. Kenyataan ini dibalas oleh  Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.
Berdasarkan kenyataan itu,  Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada PBB, Amerika dan Indonesia untuk segera; 
  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menetukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
  2. Tarik Militer ( TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari Seluruh Tanah Papua
  3. Hentikan Ekspolitasi dan Tutup Semua Perusahaan Milik Imperialisme : Freeport, BP, LNG Tanguh, Corindo, Medco, Antam dll.
Demikian pernyataan sikap politk ini kami buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat  Papua.
Yogyakarta, 13 Maret 2014
Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta
Koordinator Aksi
Aby D
DSC_0009 DSC_0022 DSC_0113 DSC_0204 
DSC_0356 
DSC_0029

ANALISIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN




ANALISIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK DILUAR

NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

 

Oleh :

 

JERBEAM ROBBYE AMOKWAME
NIM. 10511028

Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

 


I. PENDAHULUAN
Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalampenjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.
Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. UU No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.” “Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”
Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat malaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasanhukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sebelum digunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk setiap golongan dan daerah digunakan hukum yang berbeda-beda yaitu bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam digunakan hukum agama yang telah direvisikan dalam hukum adat; sedangkan bagi orang lainnya berlaku hukum adat, bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Cristen Indonesia (S.1933 No. 74); bagi orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan khusus bagi yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan.
Perkawinan sendiri dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur selain itu juga untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memperoleh tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Rosulullah Saw menganjurkan kawin bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab manfaat kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Firman Allah Swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan : Dan sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah telah menciptakan bagi kamu dari diri sendiri dan istri-istri supaya kamu hidup bersama dan dijadikan kasih sayang serta ketenangan diantara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.
Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pekawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena bila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari maksiat tersebut.
Tampaknya saat ini lembaga perkawinan sendiri bukanlah sesuatu yang sakral. Indonesia sekarang ini adalah negara yang berkembang sehingga menyerap berbagai macam unsur baik di bidang teknologi maupun budaya dari negara lain. Penyerapan unsur-unsur tersebut sudah tidak dapat disaring lagi dan akhirnya membawa dampak positif dan negatif bagi paa pemuda di negara Indonesia. Salah satu contoh dampak positif dari masuknya budaya asing adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan dan hukum. Akan tetapi dampak negatif dari masuknya unsur budaya asing adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dewasa, bahkan adanya hubungan seksual pranikah semakin menjamur di dalam masyarakat.
Hubungan seksual pranikah tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Norma-norma agama dan hukum sudah tidak ditaati lagi, bahkan tidak jarang ada yang sampai melahirkan keturunan dari hubungan tersebut. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan kedua orang tuanya biasanya kurang mendapat kasih sayang dan perlindungan sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi perkembangan anak tersebut.
Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya.
B.W. kita, yang masih berlaku hingga sekarang, menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu. Lain halnya dengan B.W. Belanda yang sejak tahun 1947 dengan Undang-undang 10 Juli 1947 yang berlaku mulai tanggal 1 September 1948 (terkenal sebagai Herzieningswet) menentukan bahwa dengan seorang anak timbullah hubungan-hubungan perdata antara ibu dan anak luar kawinnya. Tidaklah demikian halnya dahulu yang menentukan, bahwa anak-anak yang dibenihkan karena “overspel” atau sumbang (bloedschennis/incest), sama sekali tertutup hubungan perdatanya, baik dengan ibu maupunayah biologisnya.

Kedudukan Anak di Luar Nikah Pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Indonesia
Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang revolusioner. MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hokum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).
Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggung jawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukumy ang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010).

Prinsip equality before the Law dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.
Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
Scheltema, merumuskan pandangannya tentangunsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Putusan MK
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.
Dampak Positif dan Negatif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Diluar Nikah
Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki implikasi positif dan negatif. Dampak positif ketika para pelaku nikah siri dan zina mendapatkan haknya untuk mewaris, sisi buruknya hal ini merusak tatanan hukum yang telah lama dilaksanakan. Untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut, maka selain digunakan sebagai tugas terstruktur, kajian ini juga ditujukan untuk menggambarkan  dampak positif dan negatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum islam. Hukum islam menyatakan bahwa, status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li‟an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a). tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memebrikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b). tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. (c). bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.
Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits shahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Nabi Muhammad Saw bersabda: "Anak adalah bagi yang empunya hamparan (suami), dan bagi pezina batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya). (HR. Bukhari-Muslim, Malik dan Abu Daud). Dalam kasus li'aan dimana suami menuduh istri berzina, anak tidak ikut bapaknya dari segi nasab, tetapi ibunya.  Sebagaimana hadits Abu Daud: "dan Rasul menetapkan agar anaknya tidak dinasabkan kepada seorang ayah pun." Dalam hadits Imam Ahmad, ditetapkan agar anak ikut si wanita atau ibunya. http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif
Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah melampuai permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan di KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI menilai putusan MK ini sangat berlebihan, melampuai batas, dan bersifat "over dosis" serta bertentangan dengan ajaran islam dan pasal 29 UUD 45. Menurut Makruf, putusan MK itu memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya karenahal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran islam.
Akibat nyata putusan MK, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. Dengan demikian, sudah jelask putusan MK ini telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajad kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan, bahkan pada tingkat ekstrem dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga perkawinan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.
Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah. Diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris. Jadi, si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Ini tentu saja merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris. Kondisi tersebut menimbulkan masalah apabila warisan sudah terlanjur dibagikan kepada anak yang sah dari perkawinan. Lalu tiba-tiba muncul anak luar kawin yang mengklaim dan membawa bukti bahwa dia juga anak biologis dari pewaris. Selain itu berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu dalam pembuatan Akta Jual Beli, tetapi tiba-tiba datang anak luar kawin yang menuntut karena merasa mempunyai hak waris.
Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, waris dan lain sebagainya. Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum islam. Hukum islam menyatakan bahwa, status anak diluar nikah dalam kategiri yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li‟an. Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah dan merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris.
Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pekawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena bila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari maksiat tersebut.
Tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkandianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayahdan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar.
UU No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.” “Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan denganwajar.” Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat malaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harusdiusahakan dlam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan MK No.46 tahun 2010 ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA danlain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut. Dalam hal ini terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, waris dan lain sebagainya. Keputusan MK ini juga menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pemuka agama islam di Indonesia yang merasa putusan MK tersebut telah mencederai kaidah-kaidah hukum Islam yang telah lama mereka jadikan panutan dalam menetukan status anak luar kawin tersebut. Akan tetapi, menurut kelompok kami dalam halini lebih baik mengedepankan toleransi keagamaan karena di Indonesia terdiri dari beberapa agama selain Islam. Dan dari putusan ini juga tidak hanya menimbulkan efek negatif akan tetapi ada efek positifnya.


DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali. 2004. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Cet. IV. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Darmabrata, Wahono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004.  Hukum Perkawinann dan Keluarga di Indonesia. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

NN. Dampak Perkawinan Bawah Tangan terhadap Anak. http://www.lbh-apik.or.id. diaksespada tanggal 3 Januari 2013.

Prodjohamijojo, Martiman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Cet.II. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2002, Meretas Kebekuan Ijtihad, Ciputat Press, Jakarta.



KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM



KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU
DARI SOSIOLOGI HUKUM

50296_157045490983259_5326_n







 


Disusun Oleh :

JERBEAM ROBBYE AMOKWAME
NIM. 10511028



Dosen Pengammpu : Drs. Yusuf, SH, M.Pd


Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA
2013

KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU
DARI SOSIOLOGI HUKUM

I. PENDAHULUAN
Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi seluruh manusia. Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat di tawar lagi (non derogable rights). Artinya, hak ini mutlak harus di miliki setiap orang, karena tanpa adanya hak hidup, maka tidak ada lagi hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada lagi orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidup orang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian seperti untuk tujuan penegakan hukum, sebagaimana yang di atur dalam Article Eropean Convention On Human Rights yang menyatakan: Protection the right of every person to their life. The article contains exceptions for the cases of lawful executions, and deaths as result of the use of force which is no more than absolutely necessary in defending ones self or others, arresting a suspect or fugitive, and supressing riots or insurections.
Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lainnya tanpa ada alas hak yang mendasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alas hak adalah pembunuhan melalui aksi teror. Aksi teror jelas melecehkan nilai kemanusian, martabat, dan norma agama. Teror juga telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi hak asasi manusia.
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembuatan Undang-undang ini agar membuat pelaku teror ini menjadi jera dan mendapatkan hukuman sesuai perbuatan yang dilakukannya tentunya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Agama Islam jelas mengajarkan moderasi. Dalam Islam juga diajarkan, “Tuhan menginginkan kemudahan bagi manusia, bukan kesulitan, mengajarkan rahmat dan salam, bukan teror dan perang. Maka dari itu Islam sangat mendukung tindakan pemerintah Negara Republik Indonesia yang menginstruksikan kepada Polri dan TNI untuk meningkatkan keseriusan dalam upaya menumpas para teroris tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :
1.   Mengapa kasus hukum berkenaan teroris dapat muncul di Indonesia ?
2.   Bagaimana kasus hukum berkenaan dengan teroris dilihat dari aspek sosiologi hukum ?
3.   Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kasus hukum teroris di Indonesia ?

III. PEMBAHASAN
Sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Kemudian menurut Satjipto Raharjo, Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Bahkan R. Otje Salman mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.8 Berdasarkan pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum.
Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang , yaitu : 1) Fungsi hukum sebagai sosial kontrol didalam masyarakat; 2) Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat; 3) Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, 4) Fungsi hukum sebagai instrumen politik; 5) Fungsi hukum sebagai alat integrasi.
Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik, seperti halnya pada kasus hukum teroris.
Terorisme adalah strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah, penguasa dan rakyat dengan menimbulkan rasa takut. Strategi ini digunakan oleh kelompok yang hanya memperoleh dukungan cara ini. Berbagai tujuan terorisme yaitu menarik perhatian dunia, mengacaukan stabilitas pemerintahan, mendukung revolusi, dan balas dendam. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extraordinary Measure)karena berbagai hal:
a.   Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (the right to life) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
b.   Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
c.   Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
d.   Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
e.   Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baikyang bersifat nasional maupun transnasional.
f.    Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.11 Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan perdamaian dunia.
Berikut adalah beberapa kejadian terorisme yang telah terjadi di Indonesia dan instansi Indonesia di luar negeri yaitu sebagai berikut :
1.   Tahun 1981, Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981. Sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Palembang ke Medan pada Penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat, dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad; 1 kru pesawat tewas; 1 tentara komando tewas; 3 teroris tewas.
2.   Tahun 1985, Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif “jihad” kedua yang menimpa Indonesia.
3.   Tahun 2000, Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
4.   Tahun 2000, Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
5.   Bom Bursa Efek Jakarta, 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.
6.   Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.
7.   Tahun 2001, Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas.
8.   Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.
9.   Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.
10. Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.
11. Tahun 2002, Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.
12. Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.
13. Bom restoran McDonald’s, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.
14. Tahun 2003, Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
15. Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
16. Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
17. Tahun 2004, Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang. (BBC).
18. Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004)
19. Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.
20. Tahun 2005, Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005
21. Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas.
22. Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.
23. Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman CafĂ© Jimbaran.
24. Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.
25. Tahun 2009, Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB.
26. Tahun 2010, Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010
27. Perampokan bank CIMB Niaga September 2010
Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia, yakni :
1.   Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2.   Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.
Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extra Ordinary Measure).
Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan :” Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen”Etno Socio or Religios Identity”, dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (transborder terorism identity). Sejalan dengan itu Romly Atmasasmita mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia yang bersifat multietnik dan multi agama, terdiri dari ratusan suku pulau dan terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) merupakan sasaran yang sangat srategis kegiatan terorisme. Dalam menghadapi terorisme di Indonesia Romly Atmasasmita mengemukakan: ”dengan mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum bekerjanya sistem peradilan pidana di mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan
nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan sekaligus juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional”.
Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena:” Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam agama resmi yang diakui pemerintah dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing”. Dari ketiga alasan tersebut merupakan penyebab utama munculnya kasus hukum teroris di Indonesia. 15 Usaha pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan tersebut di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.
Didalam setiap masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial (social forces ) yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dimaksud dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat.16 Bagi hukum, Kasus teroris ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kasus ini menggunakan kekuatan sosial yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kekuatan sosial yang mendukung aksi terorisme ini yaitu kekuatan uang dan kekuatan teknologi baru. Kedua kekuatan ini saling berpengaruh satu sama lain. Dengan kekuatan uang, dapat mendukung kekuatan teknologi, demikian pula sebaliknya.
Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan merupakan masalah hukum dan penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi dan juga keterkaitannya dengan pertahanan negara terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara untuk melakukan pemberantasan terorisme dan penaggulangan terhadap kejahatan lainnya. Namun usaha tersebut tidak dapat menghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada, mungkin hanya dapat mengurangi kuantitasnya.
Salah satu cara menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (Penal Policy). Menurut Marc Ancel, Penal Policy didefinisikan sebagai”suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik” yang dimaksud dengan peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian istilah ”penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.
Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana Mengusahakan atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Pemberantasan tindak pidana terorisme dari segi pengaturan hukum internasional terdapat tiga konvensi pokok yang berkaitan dengan terorisme, yaitu:
1.   International Convention and Suppression of Terorism 1937 (Konvensi tentang Penegakan dan Pemberantasan Terorisme);
2.   International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing 1997 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006;
3.   International Convention For the Suppression of Financing of Terorism 1999 (Konvensi International Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006.
Indonesia pada saat ini sudah memiliki peraturan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan dengan negara lain dan oleh karenanya seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya segala bentuk kegiatan tindak pidana terorisme, disamping itu konflik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia berakibat sangat merugikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyebabkan kemunduran peradaban yang pada akhirnya akan dapat menjadi tempat subur berkembangnya terorisme baik yang dilakukan orang Indonesia sendiri maupun orang asing. Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang antara lain mengatur masalah ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama internasional. Ditinjau dari optik yuridis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai kekhususan meliputi :
1.   Sebagai ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme juga bersifat ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan peraturan perundangundangan;
2.   Adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut”safe guarding rules”
3.   Adanya pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
4.   Ketentuan undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sun shine principle) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle).
5.   Adanya kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme;
6.   Dikenal, diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Adapun jumlah minimum khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah : Minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun. – Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana seumur hidup. Maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.





IV. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Penyebab utama munculnya kasus hukum teroris di Indonesia yakni : Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam agama resmi yang diakui pemerintah dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.
Di tinjau dari aspek sosiologi bahwa didalam setiap masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial (social forces ) yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dimaksud dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat. Bagi hukum, Kasus teroris ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kasus ini menggunakan kekuatan sosial yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kekuatan sosial yang mendukung aksi terorisme ini yaitu kekuatan uang dan kekuatan teknologi baru. Kedua kekuatan ini saling berpengaruh satu sama lain. Dengan kekuatan uang, dapat mendukung kekuatan teknologi, demikian pula sebaliknya.
Salah satu cara menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (Penal Policy). Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana Mengusahakan atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, diantaranya dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang.

B. SARAN
1.   Peran serta masyarakat hendaknya dimasukkan di dalam Rencana PerubahanUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, hal ini mengingat sulitnya upaya mendeteksi kejahatan terorisme dan di dalam kenyataannya pihak Kepolisian memasang gambar-gambar atau foto tokoh-tokoh teroris yang dicari dengan meminta bantuan masyarakat.
2.   Kerjasama Internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dilakukan pemerintah dengan negara lain baik di bidang intelijen, kerjasama teknis maupun aparat kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, hendaknya dijelaskan dan diatur dengan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menimbulkan rasa curiga adanya campur tangan pihak asing terhadap aparat hukum Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA


Ali, Zainudin . Sosiologi hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Ali,Zainudin . Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar grafika, 2005.

Atmasasmita , Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung : PT Rafika Aditama, 2000.

Atmasasmita , Romly. Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus. Jakarta: 28 Juni 2004.

Eropen convention on Humanright, http//en.wikipedia.org/Eropean Convention on Human RightFiles ( 26 Desember 2006 )

Muladi. Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime), Materi Seminar di Hotel Ambara. Jakarta, 28 Juni 2004.

Muladi. Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. Jakarta: 28 Januari 2004.

Mulyadi, Lilik. Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik. Jakarta : Penerbit Jambatan, 2007.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea ke-4.
Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme UU No 1 Tahun 2002, Paragraf dua. (a).

Republik Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penjelasan Umum Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002.

Salman, R. Otje . Sosiologi hukum : Suatu Pengantar. Bandung : Armico, 1992.

Soeharto. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme. Bandung : PT. Refika Media Aditama, 2007.

Sriyanto dan Desiree Zuraida. Modul Instrumen HAM Nasional “Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan serta hak mengembangkan diri. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, direktur Jenderal Perlindungan HAM, 2001.


Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni, 1981.

Sumantri, Suryadi. Teroris di Indonesia dan instansi Indonesia di luar negeri. Jakarta : Kompas, ( 08 Oktober 2005 ).

Sunardi, Abdul Wahid dan Mohammad Imam Sidik, Kejahatan terorisme perspektif Agama, HAM dan Hukum . Bandung : PT Refika Aditama, 2004.