HUKUM HAK ASASI MANUSIA
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
DI KUTIP OLEH
JERBEAM AMOKWAME
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap
orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan
kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga
dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang
memiliki derajat yang sama dengan yang lain.
Hak
hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan
apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak
diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun
diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya
sebagai manusia seutuhnya.
Pengingkaran
terhadap kemuliaan hak asasi seseorang akan terjadi apabila ada orang yang
tidak lagi memandang orang lain sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya,
akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi
keuntungan pribadi. Inilah yang dimaksud bisnis perdagangan manusia.
Bisnis
seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat
manusia dan melanggar hak asasi manusia.
Perdagangan
manusia sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang
terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam
negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta
terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi
manusia.
Human
trafficking atau perdagangan manusia banyak sekali terjadi di dunia dan yang
menjadi korban biasanya akan menderita seumur hidup karena mereka dijadikan
budak dengan diancam kekeraan demi keuntungan orang yang membudakinya. Biasanya
korban ditipu dengan janji manis lalu mereka dijual/dijebak untuk dipaksa
melakukan apa yang si penjahat mau.
Pelaku
kejahatan perdagangan orang harus dihukum siksa lalu dimatikan secara keji
karena mereka sangat kejam dan bengis tidak punya rasa perikemanusiaan. Mereka
bila masuk penjara pun mereka belum tentu sadar atas kesalahan mereka dan bisa
mengganggu masyarakat lagi.
Beberapa
bentuk perdagangan orang favorit di berbagai negara :
1.
Wanita miskin dan bodoh di daerah diajak bekerja dengan gaji tinggi, tetapi
malah dijual ke germo/mucikari untuk dijadikan pelacur dengan ancaman mati oleh
penjahat. Mereka ada karena ada banyak sekali hidung belang (penyakit
masyarakat).
2.
Penculikan anak untuk dijual kepada orang yang ingin punya anak maupun kepada
penjahat lain yang akan memaksa si anak kecil untuk mencari uang. Mereka ada
karena banyak yang memberi uang kepada pengemis, pengamen dan pengasong
anak-anak kecil.
3.
Membujuk atau memaksa orang lain lalu mereka dijebak, dikurung dan dipaksa
untuk bekerja tanpa bayaran atau sedikit bayaran. Biasanya orang miskin, orang
yang berhutang, pembantu, anak tiri dan anak-anak yang menjadi korban. Mereka
ada karena ada orang-orang yang keji tidak menghargai ham.
Pada
intinya perdagangan manusia adalah merampas hak kebebasan orang lain dengan
suatu ancaman atau paksaan demi kepentingan orang yang “membeli” mereka.
Perdagangan
manusia bukanlah fenomena baru, namun adalah manifestasi modern dari
perbudakan, demikian menurut peneliti Amerika Serikat. Bagaimanapun, dalam
tulisan mereka di Journal of Global Business Advancement, mereka
mengaris bawahi bahwa human trafficking dan perdagangan organ manusia
telah menjadi intensif sejalan dengan meningkatnya arus globalisasi. Mereka
berharap untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu ini diantara komunitas riset
bisnis, dengan harapan untuk menemukan solusi.
Adalah
fakta tragis, bahwa rakyat yang paling tidak beruntung adalah yang sering
dieksploitasi. Dengan melihat ‘rumput yang lebih hijau’ pada negara asing,
banyak dari mereka rela mengorbankan diri untuk diselundupkan dan menghamburkan
tabungan mereka untuk diselundupkan menembus perbatasan dengan dokumen palsu.
Mereka sering meninggalkan keluarga, berharap untuk mengiriman uang ke tanah
air, namun justru sering berakhir pada cengkraman para penyelundup dan
diperbudak pada pekerjaan yang dibayar murah dan dengan akomodasi yang buruk.
Mereka juga sering bersembunyi dari incaran aparat imigrasi.
B.
Identifikasi Masalah
1.
bagaimana contoh kasus perdagangan manusia yang sifatnya internasional?
2.
apakah ada kaitan perdagangan manusia dengan iccpr?
BAB
II
LANDASAN
TEORI
- Hak Asasi Manusia
Hak
asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan.
Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai
manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai
manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan
karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu
tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara
lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.
Sebagai
manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi
manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat
universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat
diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri
dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul
atau berhubungan dengan sesama manusia.
Pada
setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga
kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi
terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi
Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi
yang juga dimiliki oleh orang lain.
Kesadaran
akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali
sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan
yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang
melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia
ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.
Pembagian
Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia:
1.
Hak asasi pribadi / personal Right
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2.
Hak asasi politik / Political Right
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3.
Hak azasi hukum / Legal Equality Right
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4.
Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5.
Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6.
Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
INSTRUMEN
HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Beberapa
instrumen yang dapat di jadikan tolak ukur dalam peradilan Internasional
tentang hak asasi manusia yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 5
Undang-Undang Roma .Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa yurisdiksi peradilan
dibatasi kepada kejahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian
internasional secara keseluruhan.
A.
Kejahatan terhadap manusia
Menurut
undang-undang Roma yang di maksud dengan kejahatan terhadap manusia adalah
tindakan-tindakan sistematis yang dilakukan penguasa terhadap salah satu kelompok
atau penduduk sipil. Artinya tindakan tersebut dilakukan secara sengaja
,misalnya:
1.
Penyiksaan
2.
Penghilangan nyawa secara paksa
3.
Penangkapan/penahanan secara paksa dan melanggar hukum internasional
4. Perbudakan seks atau protitusi secara paksa
4. Perbudakan seks atau protitusi secara paksa
5.
Tindakan bumi hangus (pembasmian)
6.
Kejahatan apharteid
7.
Pembunuhan sistematis dan beberapa tindakan keji lainnya
B.
Genosida
Genosida
menurut undang-undang Roma adalah tindakan penguasa untuk menghancurkan
sebagian atau keseluruh suku bangsa,etnis,ras, atau golongan agama.
C.
Kejahatan Perang/Agresi
Kejahatan
perang menurut undang undang Roma adalah pelanggaran pelanggaran berat terhadap
Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 misalnya :
1.
Penyanderaan
2.
Pembunuhan di sengaja
3.
Merampas hak tawanan perang
4.
Pemindah paksaan tanpa alasan hukum
5.
Pemusnahan tanpa alasan hukum yang jelas
6.
Penyiksaan luar biasa dll
Selain
pelanggaran pelanggaran di atas terdapat pula beberapa pelanggaran konvensi
internasional yang berlaku dalam perang konflik senjata misalnya :
1.
Penyerangan terhadap penduduk sipil
2.
Penyerangan terhadap objek objek sipil
3.
Penyerangan terhadap personel,instalasi,unit kendaraan yang membawa bantuan
kemanusiaan atau misi perdamaian PBB
4.
Melakukan penyerangan atau pemboman terhadap penduduk sipil
5.
Melakukan pemindah paksa terhadap penduduk sipil ke luar wilayah yang di kuasai
6.
Penyerangan terhadap fasilitas umum
7.
Melakukan kekerasan terhadap tawanan perang
8.
Melakukan pemaksaan terhadap penduduk yang dikuasai untuk menyerang negaranya
sendiri
9.
Melakukan penjarahan
10.
Menggunakan senjata beracun
11.
Menggunakan gas beracun
12.
Memanfaatkan kondisi masyarakat sipil kelaparan sebagai metode perang atau
menghambat lajunya bantuan kemanusiaan
13.
Memanfaatkan anak anak usia 15 tahun sebagai anggota angkatan bersenjata
A.
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
Beberapa
prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip- prinsip
tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan
diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan
diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan
untuk melindungi hak-hak tertentu, tiga contoh di antaranya akan didiskusikan
di sini.
(1)
Prinsip Kesetaraan
Hal
yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide
yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak
asasi manusia
(a)
Definisi dan Pengujian Kesetaraan
Kesetaraan
mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus
diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang
berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.
(b)
Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)
Masalah
muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan
secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja
perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia
telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna
mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan
secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang
laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar
untuk perkerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan
perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang
melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan
masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan
kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (favourable)
dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai
kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat
adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran
tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai,
maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.
(2)
Prinsip Diskriminasi.
Pelarangan
terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika
semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif
(selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).
(a)
Definisi dan Pengujian Diskriminasi
Apakah
diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan
perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.
(b)
Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung
Diskriminasi
langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung
diperlakukan dengan berbeda (less favourable) daripada lainnya. Diskriminasi
tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah
bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan
diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih
kepada perempuan daripada kepada laki-laki.
(c)
Alasan Diskriminasi
Karakteristik
hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa asalan dskriminasi
antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik
atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda
(property), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan
yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan
diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.
(3)
Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu
Menurut
hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja
mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan
memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya
hak-hak dan kebebasan-kebebasan.
(a)
Arti
Untuk
kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit
memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal
sebagai pembatasan-pembatasan (yang akan didiskusikan di bawah ini). Untuk hak
untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib
membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara
positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena
alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah
aktor non negara (non state actor) melanggar hak untuk hidup. Sebagai
persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak
untuk hidup dan bukan bersikap pasif.
(b)
Beberapa Contoh
Di
antara beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan
untuk penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang
merampas hak individu untuk hidup atau pelarangan penyiksaan. Negara tidak
boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar
pelarangan akan penyiksaan. Sebagaimana telah didiskusikan dalam bagian lain,
hal ini mengandung masalah bagi suatu negara ketika mempertimbangkan untuk
menolak mengakui status pengungsi, mendeportasi orang-orang non nasional
ataupun menyetujui permintaan ekstradiksi.
B.
Perdagangan Manusia
perdagangan
manusia adalah perdagangan dan perdagangan dalam gerakan atau migrasi
masyarakat, hukum dan ilegal, termasuk tenaga kerja baik sah kegiatan serta
kerja paksa.
Istilah
ini digunakan dalam arti yang lebih sempit oleh kelompok advokasi untuk;
1.
perekrutan,
2.
transportasi,
3.
penampungan,
4.
atau penadahan manusia korban perdagangan
5.
Tujuan
perdagangan manusia antara lain:
6.
Perbudakan
7.
Pelacuran
8.
Kerja
paksa (termasuk tenaga kerja atau disimpan dalam gudang hutang, yaitu dimana
seseorang dipaksa untuk melunasi pinjaman dengan tenaga kerja secara langsung,
melalui jangka waktu yang tidak jelas/janggal. Dalam masa melunasi hutang, para
pekerja dipaksa/terpaksa terperangkap dalam hutang yang lebih besar. Bisa jadi
terperangkap hutang akibat judi, obat-obatan atau bahkan hingga yang pokok
seperti pakaian atau makanan. Ketika pekerja yang berhutang tersebut tidak
mampu membayar, mereka dipaksa untuk membayar dan terperangkap dalam kerja
paksa yang disebut gudang hutang.)
9.
Jasa-jasa
Menurut
Protokol palermo pada ayat tiga definisi aktivitas transaksi meliputi:
1.
perikritan
2.
perekrutan
3.
pengiriman
4.
pemindah-tanganan
5.
penampungan atau penerimaan orang
Yang
dilakukan dengan ancaman atau penggunaan
kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainya, seperti:
1.
Penculikan
2.
muslihat atau tipu daya
3.
Penyalahgunaan kekuasaan
4.
penyalahgunaan posisi rawan
5.
menggunakan pemberian atau penerimaan
pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent)
dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.
6.
Eksploitasi
meliputi setidak-tidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau
lainnya seperti kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktik-praktik serupa
perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh
7.
Dalam
hal anak perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang
dari 18 tahun.
Sedangkan
UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime (Bagian dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang bertugas menangani Kejahatan dan Obat Bius) mendefinisikan
perdagangan manusia sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat
(a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
(Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) perdagangan manusia sebagai “rekrutmen, transportasi, transfer,
menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan
atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari
kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian
atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari
orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”
eksploitasi
termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau
bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa,
perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan
organ tubuh.
BAB III
PEMBAHASAN
A. contoh Kasus
Kasus
pengadilan terhadap para tersangka perdagangan manusia yang melibatkan warga
Indonesia, baik sebagai korban dan tersangaka, digelar Jumat (9/4) di
Pengadilan Negeri Den Haag. Hari pertama persidangan menangani tiga tersangka.
Tidur
di atas kasur kotor diantara kecoa dan tikus. Bekerja di dapur-dapur yang tidak
memenuhi standar keamanan selama 14 jam dengan bayaran 25 euro per harinya.
Dalam keadaan inilah tahun lalu, 35 pekerja ilegal asal Indonesia ditemukan di
sejumlah rumah di Den Haag, Gouda dan Rotterdam. Media Belanda menyebutnya
sebagai praktek perbudakan.
Penghubung
Sidang dimulai dengan membacakan dakwaan terhadap para tersangka yang diikuti dengan tanya jawab oleh para hakim. Tersangka terdiri dari lima orang, dua warga Indonesia dan tiga warga Belanda keturunan Suriname.
Sidang dimulai dengan membacakan dakwaan terhadap para tersangka yang diikuti dengan tanya jawab oleh para hakim. Tersangka terdiri dari lima orang, dua warga Indonesia dan tiga warga Belanda keturunan Suriname.
Reporter
Juliani Wahyana melaporkan tersangka pertama yang diproses adalah seorang warga
Indonesia berumur 40 tahun. Menurut jaksa penuntut umum ia berperan sebagai
perantara untuk mendatangkan orang-orang Indonesia ke Belanda. Tersangka
kemudian menghubungkan mereka dengan para pengusaha Belanda yang mau memberi
pekerjaan secara ilegal.
Tiga
majikan, warga Belanda keturunan Suriname, juga menjadi tersangka dalam kasus
perdagangan manusia ini. “Mereka justru bisa dibilang sebagai tersangka utama
karena merekalah yang mempekerjakan warga Indonesia itu secara ilegal,” jelas
Juliani Wahyana.
Jaringan
Kasus pengadilan ini menarik karena ini adalah pertama kalinya kasus perdagangan manusia yang melibatkan orang yang bekerja di perusahaan makanan. Kasus-kasus penyelundupan manusia yang sudah sering disidangkan di Belanda adalah kasus-kasus perdagangan perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial atau orang-orang yang bekerja di perkebunan.
“Jadi,
hakim akan diuji apakah mereka bisa membuktikan bahwa kasus ini bisa
dikategorikan sebagai kasus perdagangan manusia,”kata Juliani Wahyana.
Dalam
persidangan pertama hakim membacakan berbagai kesaksian yang disampaikan oleh
para korban. Selain itu, hakim juga memiliki bukti berupa sadapan telepon
antara para terdakwa dengan ‘agen-agen’ perekrutan tenaga kerja di Indonesia.
Selain
itu transfer keuangan lewat bank antara majikan di Belanda dan agen-agen di
Indonesia juga diajukan sebagai bukti di persidangan. Bukti-bukti ini
menunjukkan adanya jaringan perdagangan manusia antara Indonesia dan Belanda.
Sidang
akan dilanjutkan Senin mendatang (12/4).
B.
Analisis
Kasus
di atas adalah salah satu kasus perdagangan manusia yang bersifat
internasional, dimana wni dijual ke negara lain. Perdagangan manusia adalah
sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga setiap negara berhak menindak
para pelakunya. Jadi meskipun pelaku atau korban bukanlah warga negara tersebut
tapi karena kasusnya terjadi di tempat tersebut maka negara punya wewenang
untuk mengadilinya.
Dalam
kasus ini karena tempat terjadi perdagangan manusia tersebut di Belanda maka
Belanda memiliki kuasa untuk mengadili tersangka.
Kaitan
perdagangan manusia dengan iccpr?
Perdagangan
manusia adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia, pada dasarnya, perdagangan
manusia melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup, merdeka, dan bebas
dari semua bentuk perbudakan. Perdagangan anak-anak merusak kebutuhan dasar
seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk
bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual.
Dalam
ICCPR dimuat di article 8 yang berbunyi;
1.
No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms
shall be prohibited.
2.
No one shall be held in servitude.
3.
(a)
No one shall be required to perform forced or compulsory labour;
(b)
Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment
with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of
hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;
(c)
For the purpose of this paragraph the term “forced or compulsory labour” shall
not include:
(i)
Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of
a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or
of a person during conditional release from such detention;
(ii)
Any service of a military character and, in countries where conscientious
objection is recognized, any national service required by law of conscientious
objectors;
(iii)
Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or
well-being of the community;
(iv)
Any work or service which forms part of normal civil obligations.
Yang
intinya menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan
dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba,
atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8)
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hukum
hak asasi manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang
dimiliki manusia, yaitu hak hidup. Perdagangan manusia merupakan sebuah
pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak bisa dibiarkan.
Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga
setiap negara berhak menindak para pelakunya. Jadi meskipun pelaku atau korban
bukanlah warga negara tersebut tapi karena kasusnya terjadi di tempat tersebut
maka negara punya wewenang untuk mengadilinya.
B.
Saran
Semoga
kedepannya adanya peraturan yang mengatur mengenai perdagangan manusia dapat
dibarengi dengan penegakan hukum yang bisa menegakkan peraturan yang telah
dibuat sehingga jumlah perdagangan manusia dapat berkurang.
.
DAFTAR PUSTAKA
Ø Undang-Undang
No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia
Ø Abdullah,
Rozali HM. Perkembangan HAM dan
Keberadaan HAM di Indonesia. 2004. Bogor : PT. Ghalia Indonesia.
Ø Majda El Muhtaj, Dimensi
– Dimensi HAM, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.
Ø Masyhur Effendi, Perkembangan
Dimensi Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 65
Ø Ibid, hlm. 67
Ø de Rover, To Serve
& To Protect, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 340
Ø Ibid, hlm. 342
Ø Romli Atmasasmita, Pengantar
Hukum Pidana Internasional, Hecca Press, Jakarta, 2004, hlm. 121

Tidak ada komentar:
Posting Komentar